page loader

Frequenlty Asked Questions.

SiCantik adalah singkatan dari Aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk public berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. SiCantik merupakan sebuah Aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain.
o Buka aplikasi Sicantik.go.id o Registrasi pemohon isi data user dan password o Isi data sesuai permintaan yang dibutuhkan o Tunggu notivikasi dari akun SiCantik ke email masing masing pemohon
o Buka aplikasi SiCantik.go.id kemudian klik pendaftaran o Ketik username dan password o Isi data di permohonan izin, kemudian scan dan upload dokumen persyaratan yang diminta oleh aplikasi SiCantik o Petugas FO (Front Office) akan memverifikasi kelengkapan berkas Selanjutnya entri data akan di proses oleh petugas BO (Back Office)
o Kunjungi DPM PTSP bagian FO dan bawa dokumen yang mau di ubah o Atau dokumen yang mau diubah kirim ke email Front Office DPM PTSP : counter11mppbna@gmail.com
o Buka aplikasi SiCantik ketik nama pemohon Pilih Proses Permohonan klik tanda ( ≡ ), akan terlihat proses SIP sudah ditahap tertentu dengan ketikan yang berwarna biru. o Tahap - tahap proses izin Reklame di aplikasi SiCantik adalah sebagai berikut : Entri data →Rekomendasi → Cetak Rekomendasi → Verifikasi Kasie I→ Verifikasi Kabid Pelayanan → Penetapan Izin → Cetak Draf Izin → Tanda Tangan Sertifikat → Penyerahan Izin
o Jika proses SIP/SIK mengalami stagnan (tidak ada kemajuan) dapat melapor/mengadu o ke bagian Help desk Pengaduan
Jangka waktu penyelesaian SIP/SIK minimal 3 hari dan maximal 5 hari kerja
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancanguntuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat, dilihat, dibaca, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
Pajak Reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.
o Semua penyelenggaraan reklame o Objek pajak yang dimaksud pada poin pertama meliputi : o Reklame papan, reklame billboard, reklame vidiotran, reklame megatran dan sejenisnya o Reklame kain o Reklame melekat, stiker o Reklame selebaran o Reklame berjalan termasuk pada kenderaan o Reklame Udara o Reklame apung o Reklame suara o Reklame film/slide dan o Reklame peragaan
Secara umum reklame dibedakan menjadi 2 Jenis yaitu reklame produk dan reklame non produk o Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang barang atau jasa o Reklame non produk adalah jenis reklame yang semata mata memuat nama perusahaan/Badan/nama usaha, seperti : symbol, logo atau identitas perusahaan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak.
14. Apa Dasar Pengenaan Pajak Reklame ? Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan dari nilai kontrak reklame,
o Buka aplikasi Sicantik.go.id o Registrasi pemohon isi data user dan password o Isi data sesuai permintaan yang dibutuhkan o Tunggu notivikasi dari akun SiCantik ke email masing masing pemohon
o Buka aplikasi SiCantik.go.id kemudian klik pendaftaran o Ketik username dan password o Isi data di permohonan izin kemudian scan dan upload dokumen persyaratan yang diminta oleh aplikasi SiCantik o Petugas FO (Front Office) akan memverifikasi kelengkapan berkas. o Selanjutnya entri data akan di proses oleh petugas Back Office (BO)
o Buka aplikasi SiCantik ketik nama pemohon o Pilih Proses Permohonan klik tanda ( ≡ ), akan terlihat proses SIP sudah ditahap tertentu dengan ketikan berwarna biru. o Tahap - tahap proses izin Reklame di aplikasi SiCantik adalah sebagai berikut : o Entri data →Rekomendasi → Cetak Rekomendasi → Verifikasi Kasie II→ Verifikasi Kabid Pelayanan → Penetapan Izin → Cetak Draf Izin → Tanda Tangan Sertifikat → Penyerahan Izin
Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Dasar Hukum penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
o Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah : o Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha o Mengawasi kegiatan usaha secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. o Menerbitkan Izin Usaha secara efektif dan sederhana.
o Trust But Verify o Transparan o Terintegrasi
Dengan berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, TDP, SIUP dan SKU tidak diperlukan lagi
Resiko Rendah (R) o Hanya memerlukan NIB Resiko Menengah Rendah (MR) o Nomor Induk Berusaha (NIB) o Sertifikat Standar (SS) Berupa pernyataan mandiri. Resiko Menengah Tinggi (MT) o Nomor Induk Berusaha (NIB) o Sertifikat Standar (SS) Berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah Resiko Tinggi (T) o Nomor Induk Berusaha (NIB) o Izin yang harus disetujui oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah o Sertifikat Standar (SS), jika dibutuhkan
NIB adalah identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha.
o Angka Pengenal Impor o Hak Akses Kepabeanan o Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan o Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaaan (WLKP) untuk periode pertama o Legalitas Usaha bagi usaha yang berisiko rendah (R)
o Data Pelaku Usaha/Badan Usaha o Data Usaha
o Pelaku usaha harus mengingat Username dan password lama o Login pada system OSS Berbasis Resiko o Memilih NIB yang akan diganti hak aksesnya o 1 email hanya untuk 1 NIB pada OSS Berbasis Resiko o Menyiapkan email baru jika ada lebih dari 1 NIB
o Mikro : ≤ Rp. 1 Miliar o Kecil : > Rp. 1 Miliar s.d ≤ 5 Miliar o Menengah : > Rp. 5 Miliar s.d ≤ 10. Miliar o Besar : > Rp. 10 Miliar
o Untuk usaha berisiko rendah dan menengah rendah atau kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB o Kegiatan usaha berisiko skala menengah-tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB, lalu kementerian/lembaga/pemerintah daerah akan memverifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut.
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. PBG dan SLF yang dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), SIMBG digunakan sebagai aplikasi dalam layanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang membutuhkan PBG dan SLF.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
o Buka aplikasi browser anda, dan masuk ke laman SIMBG → simbg.pu.go.id o Klik Daftar pada bagian kanan atas dari halaman beranda SIMBG. o Isi alamat e-mail yang digunakan beserta kata sandi dan pilih Daftar sebagai “pemohon PBG/SLF/SBKBG/RTB”. o Cek kotak masuk surel anda dan klik Verifikasi pada bukti pendaftaran yang dikirimkan oleh SIMBG.
o Buka aplikasi browser anda, dan masuk ke alamat SIMBG: simbg.pu.go.id o Klik Masuk pada bagian kanan atas dari halaman beranda SIMBG. o Masuk ke akun anda dengan alamat email dan kata sandi yang telah anda daftarkan & verifikasi sebelumnya.
o Pemohon akan diarahkan untuk melengkapi formular data diri pemilik akun o Klik simpan pada bagian tengah bawah dari halaman SIMBG
o Klik menu Tambah untuk memulai permohonan PBG o Pilih permohonan lalu → Persetujuan Bangunan Gedung o Pada bagian Jenis Permohonan pilih bangunan yang akan di proses o Pilih salah satu dari pilihan Fungsi Bangunan o Lengkapi data teknis Bangunan yang dibutuhkan o Setelah memastikan data yang anda isi benar, klik simpan o Isi formulir data diri pemilik Bangunan Gedung, simpan pada bagian tengah bawah laman SIMBG o Isi Formulir data Alamat Bangunan Gedung o Isi Formulir data Bangunan Gedung o Klik Tambah data untuk mengisi Data Tanah yang berisi bukti data tanah, klik simpan o Unggah dokumen pendukung dengan format PDF o Unggah dokumen kelengkapan data untuk kebutuhan verifikasi (format PDF) o Klik selanjutnya, lengkapi formulir dengan mengunggah dokumen (format PDF) o Pastikan data yang anda isi sudah benar, kemudian centang semua pernyataan yang ada dan ceklis jika setuju, kemudian simpan o Permohonan akan diproses oleh dinas terkait dan pemohon akan menunggu dihubungi oleh dinas terkait untuk proses lebih lanjut.
o Klik Tambah untuk memulai permohonan SLF. o Klik Sertifikat Laik Fungsi untuk mulai pengajuan permohonan. o Pada bagian Jenis permohonan pilih permohonan yang akan anda proses o Pilih salah satu dari pilihan fungsi bangunan o Lengkapi data teknis bangunan yang dibutuhkan, → simpan o Isi formulir data diri pemilik bangunan Gedung, → simpan o Isi formulir data alamat Bangunan Gedung o Isi formulir data bangunan Gedung o Klik menu Tambah data pada sisi kiri bagian data tanah o Lengkapi formulir data tanah yang berisi bukti data tanah → simpan o Unggah dokumen pendukung dengan format PDF o Unggah dokumen kelengkapan data untuk kebutuhan verifikasi (format pdf) o Selanjutnya Lengkapi formulir dengan mengunggah dokumen (format .pdf). o Pastikan dokumen yang di unggah sudah sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan. o Selanjutnya lengkapi formulir dengan mengunggah dokumen (format pdf), →selanjutnya o Pastikan data yang anda isi sudah benar kemudian centang semua pernyataan dan ceklis jika setuju → simpan  Permohonan akan diproses oleh dinas terkait dan pemohon akan menunggu dihubungi oleh dinas terkait untuk proses lebih lanjut.
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
LKPM merupakan potret investasi di Indonesia mengenai potensi, hambatan, dan kebijakan apa yang harus diambil pemerintah o Bagi Pelaku Usaha LKPM bersifat wajib (UU No. 25 Tahun 2017) o Berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi o Media penyampaian masalah
Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan perizinan berusaha
o Usaha yang belum berproduksi komersial o Usaha yang sudah berproduksi komersial
o 10 April Triwulan I o 10 Juli Triwulan II o 10 Oktober Triwulan III o 10 Januari Tahun berikutnya (Triwulan IV)
o https://lkpmonline.bkpm.go.id/ o https://oss.go.id/
Pengisian LKPM Online bagi pelaku usaha yang belum tahap berproduksi komersial o Masuk ke lkpmonline.bkpm.go.id atau oss.go.id lalu masukkan ID pengguna dan kode akses. o Pada menu LKPM pilih “Tahap kontruksi/Belum komersial”lalu klik “Tambah LKPM baru”. o Klik izin yang akan dilaporkan. Lalu klik lanjut. o Pada menu realisasi investasi input data realisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. o Masuk pada kontak perusahaan dan input data petugas yang bertanggung jawab melakukan pengisian LKPM lalu klik kirim LKPM. o Untuk melihat status LKPM dapat di cek di menu pencarian LKPM di beranda.
o Masuk ke lkpmonline.bkpm.go.id atau oss.go.id lalu masukkan ID pengguna dan kode akses. o Pada menu LKPM pilih “Tahap produksi sudah komersial”lalu klik “Tambah LKPM baru”. o Klik izin yang akan dilaporkan. Pelaku usaha menyampaikan LKPM per-proyek dan klik lanjut. o Pada menu realisasi investasi input data realisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. o Diisi realisasi produk barang/jasa dan pemasaran selama periode pelaporan klik lanjut. o Masukkan ke kontak perusahaan dan input data petugas yang bertanggung jawab mengisi LKPM lalu klik kirim LKPM dan periksa status LKPM di beranda.

Perizinan Kota Banda Aceh

Aplikasi Perizinan Online yang dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh adalah salah satu wujud komitmen pemerintah kota untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada warganya dan juga untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo