Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Implementasi Mal Pelayanan Publik Tahun 2018, dikantor Kementerian PANRB, Rabu (07/02).

Dalam sambutannya, Menteri PANRB mengimbau agar MPP dapat dibangun diseluruh Kabupaten dan Kota guna memberi kemudahan dan kecepatan pelayanan pada masyarakat

.

Terdapat 14 Kabupaten dan Kota yang menandatangani Komitmen Implementasi Mal Pelayanan Publik, yaitu Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tomohon, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kulon

Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh menerima Piagam Penghargaan Role Model Pelayanan Publik  Ketegori B “Baik dengan Catatan” dari  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diserahkan oleh Menteri PANRB di Jakarta, Rabu (24/01).

Piagam penghargaan diterima oleh Muchlish, SH (Plt. Kepala DPM-PTSP) turut hadir Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi dan unit layanan lainnya yang turut menerima piagam penghargaan, Direktur RSUD Meuraxa dan Kepala  Dinas Dukcapil Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan monitoroing dan evaluasi ini didasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 21/2017 tentang Penetapan Provinsi,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajeman SDM, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Pada Tahun 2017 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh telah menyusun Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dengan Surat Keputusan Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh saat ini telah melayani 87 jenis perizinan dan 10 jenis non perizinan. Peningkatan jumlah layanan yang sebelumnya melayani 57 jenis perizinan. Pelayanan perizinan yang baru masuk ke DPM-PTSP sebelumnya dilayani pada Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan dan Dinas Perikanan.

Adapun Jenis-jenis pelayanan perizinan yang baru pada DPM- PTSP adalah sebagai berikut :

1. Izin Praktek Dokter Umum
2. Izin Praktek Dokter Gigi
3. Izin Praktek Dokter Spesialis
4. Izin Praktek Dokter Bersama
5. Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
6. Izin Kerja Perawat Umum / Gigi / Anastesi
7. Izin Praktek Perawat