Banda Aceh – Asistensi Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) beserta Tim ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelayanan publik pasca bencana blackout.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh tersebut membahas kondisi pelayanan publik serta langkah penguatan layanan pasca pemadaman listrik yang sempat berdampak pada operasional MPP.
Di tengah kondisi tersebut, kecepatan pelayanan MPP Kota Banda Aceh dinilai telah berjalan dengan baik dan perlu terus dipertahankan melalui evaluasi serta inovasi pelayanan. MPP Kota Banda Aceh juga didorong untuk mengambil peran sebagai salah satu simpul pelayanan dan penyangga dalam proses pemulihan, termasuk membantu MPP di daerah lain yang terdampak bencana agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan.
Dukungan tersebut telah dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi antardaerah, termasuk berbagi pengalaman, inovasi, praktik baik, serta dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan. Dengan demikian, MPP Kota Banda Aceh tidak hanya menjaga keberlanjutan pelayanan di wilayahnya, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membantu daerah terdampak memulihkan akses pelayanan publik bagi masyarakat.
Keberadaan berbagai gerai pelayanan di MPP Kota Banda Aceh juga mendapat antusiasme masyarakat, yang menunjukkan peran strategis MPP dalam memberikan kemudahan akses serta menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas.
Ke depan, MPP Kota Banda Aceh diharapkan semakin responsif, adaptif, aksesibel, dan inklusif. Penguatan kolaborasi antardaerah, kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan inovasi pelayanan menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan sekaligus memperkuat peran MPP Kota Banda Aceh dalam mendukung pemulihan pelayanan publik di daerah terdampak.
